Senin, 02 Februari 2015

Ayo segera gabung di PENGURUS KOMISARIAT KAMMI UNY 2015. Ada 5 departemen yang bisa kamu pilih.

1.       Departemen Kaderisasi
2.       Departemen Hubungan Kemasyarakatan (Humas)
3.       Departemen Kebijakan Publik (KP)
4.       Departemen Sosial Kemasyarakatan (Sosmas)
5.       Badan Usaha Milik KAMMI (BUMK)

Cara daftarnya cukup dengan:

1.       Sms dengan format: NAMA_FAK/ANGKATAN_DEPARTEMEN PILIHAN 1_DEPARTEMEN PILIHAN 2
Contoh: PETER_FIK/2014_KADERISASI_HUMAS kirim ke 0857 2934 8050
2.       Setelah itu kamu akan dapat sms konfirmasi dan informasi wawancara
3.       Download formulir pendaftaran pengurus

Isi formulirnya, dan serahkan ketika wawancara.

4.       Tunggu pengumumannya tanggal 15 Februari 2015
Persyaratan:
1.       Mahasiswa aktif UNY
2.       Sudah mangikuti Dauroh Marhalah 1 (DM1)
3.       Mau berkomitmen

Rabu, 28 Januari 2015

Aksi 100 Hari Pemerintahan Jokowi















Pada hari Rabu, 28 Januari 2015 KAMMI wilayah Jogja mengadakan aksi memperingati 100 hari kepemimpinan Jokowi. Aksi yang berlangsung di titik nol km dan depan gedung agung ini dihadiri oleh masa dari berbagai komsariat KAMMI di Jogja. Aksi yang dimulai pukul 09.00 dan berakhir pukul 11.15 ini berlangsung dengan tertib.

Dalam orasi-orasinya, KAMMI mengkritik kebijakan pemerintah Jokowi yang dianggap kurang bersahabat dengan rakyat, terutama rakyat kecil. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah penyerahan harga BBM pada harga pasar. Kabijakan ini sangat menguntungkan bagi SPBU asing dan justru mematikan bagi SPBU local. Selain itu, penyerahan harga BBM pada mekanisme pasar juga akan mempersulit control terhadap harga kebutuhan pokok dan yang lainnya. Kebijakan lainnya yang dianggap tidak pro rakyat adalah kenaikan harga gas LPG 12 kg yang memberatkan pedagang.

Selain itu, jokowi juga dianggap kurang tegas dalam urusan pemeberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan dari dimasukkannya Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan suap saat menjadi kepala biro dalam bursa kapolri.
Kebijakan perampingan cabinet yang dijanjikan Jokowi juga tidak terlaksana. Malah ada kesan Jokowi bagi-bagi kursi mentri pada partai pendukungnya, jika dilihat dari komposisi mentri yang berimbang antara jumlah mentri dari kalangan professional dan dari kalangan partai.

Untuk menyikapi100 hari pemerintahan Jokowi, dalam pers releasenya, KAMMI DIY menuntut presiden Jokowi untuk :

1.       Turunkan harga-harga kebutuhan komoditi pokok
2.       Batalkan kebijakan liberalisasi BBM
3.       Nasionalisasi asset-aset penting bangsa yang berkaitan dengan kesejahteraan dan hajat hidup Rakyat Indonesia
4.       Tegas dalam upaya reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, bersihkan institusi-institusi penegak hukum yang ada (Kepolisian, kejaksaan, KPK, dll) dari koruptor dan kepentingan partai politik manapun
5.       Pecat dan ganti mentri yang tidak berkompeten dibidangnya ataupun yang tidak memberikan kontribusi apapun dalam seratus hari pertama pemerintahan Jokowi.


Selasa, 06 Mei 2014

Mencari Pemimpin ("BENAR")



Bebeberapa waktu yang lalu, pembicaraan mengenai koalisi poros Islam sempat menghangat di masyarakat. partai-partai Islam berkumpul menentukan satu nama, bergabung, memebentuk poros dan sebagainya. Tapi melihat kenyataan saat ini, apakah mungkin? Sepertinya poros Islam hampir mustahil bisa terjadi. Jika dilihat secara obyektif, permasalahan yang ada pada partai-partai Islam adalah masalah deideologisasi. Artinya, parpol Islam telah salah memaknai Islam. 

Islam sebagai sebuah peradaban

Menurut Ibnu Khaldun, maju mundurnya suatu peradaban ditentukan oleh tiga faktor. Yang pertama, Ilmu Pengetahuan, kedua Sistem Pemerintahan, dan terakhir adalah Teknologi, ketiga faktor ini sangat penting untuk menentukan tingkat kemajuan suatu peradaban, termasuk peradaban Islam.

Sistem pememrintahan sangat berpengaruh untuk mengukur tingkat kemajuan suatu peradaban. Pun dengan peradaban Islam itu sendiri. Lantas, sistem pemerintahan seperti apa yang dikehendaki oleh Islam? Mari berkaca dari kisah Umar bin Abdul Aziz. Beliau tidak berani menyalakan lampu untuk tamunya ketika tamunya tersebut bertamu bukan untuk urusan negara. Atau lihatlah kisah seorang gubernur Himsha, Sa’id bin Amr. Rakyatnya mengeluhkan kinerja sang Gubernur yang hanya tidak mau ditemui di pagi dan malam hari. Bahkan ada satu hari dalam sebulan yang ia tidak mau ditemui kecuali setelah dhuhur. Tapi apakah jawabannya ketika khalifah umar mengkonfirmasi hal tersebut?

“Pada pagi hari, aku memang terlambat untuk menemui mereka. Itu karena aku tidak mempunyai pelayan. Sehingga aku harus mengadon roti sendiri, dan memasaknya untuk aku suguhkan pada keluargaku. Baru setelah itu aku shalat dhuha dan keluar menemui rakyatku”

“Sedangkan untuk malam hari, aku memang sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah, kecuali karena urusan penting yang tidak bisa diwakilkan. Karena aku telah menghabiskan waktu siangku untuk mereka, sedangkan malam aku ingin menghabiskannya dengan Tuhanku.”
“Dan untuk satu hari dalam sebulan yang aku sama sekali tidak keluar rumah sampai tengah hari, adalah karena aku tidak punya baju lagi selain yang aku kenakan ini. Pada hari itu aku mencucinya. Aku menunggunya sampai kering. Baru setelah itu aku keluar menemui mereka”.

Apakah kesimpulan yang bisa ditarik dari dua kisah diatas? Kebersahajaan. Kisah diatas menegaskan, bahwa untuk menarik simpati rakyat, tidak melulu harus dengan kekayaan. Lihatlah Abdurrahman bin Auf. Ia adalah orang terkaya di madinah, tapi ketika ia dikumpulkan dengan budak-budaknya, orang-orang tidak bisa menentukan siapakah yang seorang tuan. Atau lihatlah kisah Imam Al Ghozali. Sebelum hijrah, beliau adalah orang yang sangat kaya dengan setelan seharga 200 dinar. Tapi setelah hijrah, beliau merasa apa yang ia kenakan tidak sesuai dengan esensi Islam, lantas beliau memutuskan untuk sederhana.

Contoh-contoh diatas menggambarkan tentang kezuhudan. Ternyata, dalam perjalanannya, zuhud juga mampu mengambil simpati masyarakat dan mengundang respect. Sebenarnya, inti dari pemerintahan Islam bukan hanya kezuhudan. Ada tiga inti pemerintahan Islam. Kezuhudan, Akhlaq, dan Kapasitas Keilmuan. Tiga hal inilah yang membentuk pemerintahan Islam yang ideal.

Kembali ke perkara deideologisasi. Deideologisasi terjadi ketika ada penyimpangan, kesalahartian konsep dari tiga hal tersebut diatas. Misalnya, ketika konstruksi kekayaan dimaknai dengan bermewah-mewahan, ada konsep kezuhudan yang disalah artikan. Pemimpin harus zuhud. Meski kaya juga harus zuhud. Karena dengan zuhud, pemimpin mampu memahami permasalahan-permasalahan yang akrab terjasi di masyarakat.

Lalu, perkara akhlaq. Ambillah teladan dari tiga tokoh besar Indonesia ini. Hatta, Natsir, dan Hamka.

To be continued…

Minggu, 06 April 2014

KAHFI (Kajian Harakah dan Fikrah Islam)

Kahfi edisi #1, 20 Maret 2013
Kahfi #1

Kamis, 20 Maret 2014

© Blog Komisariat KAMMI UNY
Maira Gall