GERAKAN MAHASISWA DALAM PERJUANGAN INDONESIA

Zaky Mubarok Izzudin
Ketua BEM UNY 2016

Bulan Agustus 2016, belum hilang dari ingatan kita tentang berita beberapa waktu silam. Reshuffle menteri kabinet kerja Indonesia yang cukup menuai pro-kontra. Pergantian ini menjadi perbincangan banyak kalangan karena beberapa menteri yang terlihat mempunyai kebijakan yang pro-rakyat mulai disingkirkan dari percaturan politik elit.  Belum cukup sampai disitu, setelah reshuffle jilid 1 selesai Indonesia lagi-lagi diguncang dengan isu bergantinya menteri yang hanya menjabat selama 20 hari. Apa yang sedang terjadi di negeri ini? Entahlah, namun yang jelas rakyat Indonesia sedang kebingungan tentang apa yang sedang terhadap negerinya.

Problematika Pendidikan Menantang Zaman

Bisma Putra A
Ketua BEM FIP UNY 2016

Dari seluruh rangkaian diskusi tentang pendidikan, dirasakan ada sedikit ketimpangan dalam seluruh aktivitas berfikir yang ada terhadap pendidikan. Jika menilik pada pengertian pendidikan secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu usaha yang direncanakan, disengaja, untuk memanusiakan manusia. Pengertian iut seakan-akan tertelan oleh luasnya cakupan "wacana modern" pendidikan.

Hal yang terkadang dilupakan oleh para praktisi pendidikan adalah membicarakan penerapan-penerapan filosofis terhadap proses pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Konsep riil yang merupakan implementasi dari nilai-nilai filosofis pendidikan sesungguhnya sangat dibutuhkan. Hal tersebut bertujuan agar pendidikan menjadi suatu proses "mendidik" kepada peserta didik di lembaga pendidikan. Sehingga tidak melupakan bahwa sesungguhnya semua proses pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia.

Perempuan Hari Ini

Perempuan Hari ini

oleh Viki Adi N

(Kebijakan Publik Komisariat KAMMI UNY)

Masih dalam suasana hari Kartini dimana sebagian masyarakat kita masih membumikan tradisi-tradisi peringatan dari yang biasa sampai yang luar biasa. Masih dalam suasana hari “keteladanan” perempuan. Kita yakin bahwa masih banyak perempuan yang berjasa dalam membesarkan bangsa ini selain Ibu Kartini. Mari sejenak “menskip” hal itu, tentu bukan untuk melupakan sejarah, karena sejarah itu penting.

Namun marilah sejenak kita merenungi, di hari perempuan ini sebuah refleksi masalah apa yang sedang terjadi di Indonesia. Masalah apa yang terjadi pada perempuan Indonesia.

Komnas Perempuan mencatat 16.217 kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015. (baca: kompas [7 maret 2016] atau Siaran Pers Komnas Perempuan Catahu 2016) diungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meluas. Khususnya dalam ranah personal kasus ini meluas sangat banyak dan ini lah yang paling banyak, ada pula masalah komunitas, dan beberapa juga terkait negara.

Belum lagi terkait masalah pribadi, dimana masalah “harga diri” perempuan sepertinya semakin kesini semakin menurun. Seperti dikutip dari CNN, Psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana mengatakan bahwa benang merah masalah perempuan selalu berkutat pada self esteem (harga diri).

Bahkan self esteem ini akan menyangkut dalam hal fisik. Berdasarkan data yang diungkapkan oleh beliau, tahun 2013 sebanyak perempuan 33% di dunia mengaku tidak bahagia dengan bentuk fisiknya. Dan angka ini cenderung naik dari tahun ke tahun.

Ini ketika bicara dunia, apalagi di Indonesia yang bisa kita lihat bahwa proses westernisasi akibat globalisasi dari kemajuan teknologi sangat besar. Memang benar adanya seperti itu. Fisik perempuan menjadi barang eksploitasi perdagangan. Semua bermula dari harga diri. Penampilan menjadi keutamaan.

Coba kita amati saja sekilas, kita bisa menarik benang merahnya. Mulai dari masalah “personal”, “komunitas”, bahkan mengerucut pada “harga diri”. Setidaknya disini kita mengerti bahwa benar upaya perbaikan memang seharusnya dimulai dari tingkatan individu. Berarti dalam hal ini ialah perempuan.

Wajar harga diri menjadi rendah, karena memang dalam suasana pembentukan global dalam dunia ini sedang gencar-gencarnya namun tidak ada keseimbangan filter. Maka hendaknya sebagai manusia yang “katanya” memanusiakan manusia atau bahasa kerennya ialah humanisasi, pantaskah kita melihat ini sebagai hal biasa? Maka hendaknya sebagai manusia yang “katanya” adalah mahluk yang merdeka atau bebas, pantaskah kebebasan menoreh luka? Maka hendaknya manusia mengembalikan semua pada fitrahnya, bahwa pembinaan moral untuk manusia adalah hal yang utama. Bahwa pembinaan pada agama ialah yang utama.

Mengembalikan konsep pembinaan perempuan dalam moral agama menjadi hal utama dewasa ini. Sehingga fitrah perempuan tidak ternodai oleh nilai westernisasi yang jelas bisa kita lihat bahwa itu tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita. Mari bangkitkan kembali nilai-nilai profetik dalam pembinaan perempuan.

Selamat hari Kartini, selamat berjuang!

#Mari lakukan perbaikan bersama

#GerakanIntelektualProfetik

SEPINTAS TENTANG ULUMUL QURAN

Pic source: http://www.muslimdaily.co/ilmu/alquran/ulumul-quran-dan-sejarah-perkembangannya.html

Menurut Dr. M. Ali Al-Hasan, dalam al-Manar fi Ulum al-Quran, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang berupa mukjizat, diturunkan kepada Muhammad saw. dan dinukil kepada kita secara mutawatir, serta dinilai beribadah ketika membacanya. Untuk  memahami pengetahuan  yang  terkandung  di  dalam  Alquran tentunya  memerlukan  seperangkat  ilmu  yang  dapat  dijadikan  alat  untuk membahas Alquran, oleh  karena  itu  para  cendikiawan  muslim  sejak  dulu  telah melakukan  pengkajian  terhadap  berbagai  ilmu-ilmu  pengetahuan  yang  berkaitan dengan Alquran. Selanjutnya pada  abad  ke VI hijiriyah  disiplin  ilmu ini mulai dikenal dengan sebutan ‘Ulum Alquran.

Menurut Muhammad hasby Ash-Shiddiqy, ‘Ulumul Qur’an adalah “Beberapa pemahaman yang berhubungan dengan Al Qur’an Al-Karim, dari  segi  turunnya,  urutan  penulisan,  kodifikasi,  cara  membaca, kemukjizatan,  nasikh,  mansukh,  dan  penolakan  hal-hal  yang  bisa menimbulkan keraguan terhadapnya, serta hal-hal lain”. Sementara menurut Menurut Abu  Syahbah sebagaimana  yang  dikutip  oleh Rosihon  Anwar defenisi Ulumul Qur’an adalah “Beberapa pemahaman  yang  berhubungan  dengan  Al Qur’an Al-Karim, dari  segi  turunnya,  urutan  penulisan,  kodifikasi,  cara  membaca, kemukjizatan,  nasikh,  mansukh,  dan  penolakan  hal-hal  yang  bisa menimbulkan keraguan terhadapnya, serta hal-hal lain”

Ahmad syadali dan Ahmad Rofi’i  menjelaskan  bahwa pengertian Ulum Alquran di atas mengandung dua substansi pokok, yaitu :

1.       Ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah pembahasan

2.       Pembahasan-pembahasan ini mempunyai hubungan dengan Alquran, baik dari segi  aspek  keberadaannya  sebagai  Alquran  maupun aspek  pemahaman kandungannya sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia

Secara singkat, ruang lingkup ‘Ulumul Qur’an adalah :

1.       Kewahyuannya

2.       Pengumpulannya

3.       Sistem & susunannya

4.       Penulisannya

5.       Informasi seputar sebab dan waktu pewahyuannya

6.       Mengenai mana yg diwahyukan di Makkah & Madinah

7.       Mengenai nâsikh dan mansûkh

8.       Mengenai muhkam dan mutasyâbih

Istilah Ulûm al-Qur’ân tersebut juga meliputi kajian yang relevan dengan al-Qur’an,s epert i:

1.       Penjelasan surat dan ayat oleh Nabi sendiri, para sahabat beliau dan tabiin, serta para pakar tafsir al-Qur’an

2.       Gaya penafsiran

3.       Mazhab ahli tafsir dan buku-buku mereka

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Hafidz. 2003. “Ulumul Quran Praktis (Pengantar untuk Memahami al­Quran)”. Bogor : CVIDeA Pustaka Utama.

Makalah Batubara, Hamdan Husein. 2011. “Pengertian dan Hubungan Ulum Al Qur’an dengan Ilmu Tafsir dan Usul Tafsir”.  Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim.

Anonim. “Pengantar Ulumul Quran (Realitas Al-Quran)”. www.studipemikiranislam.wordpress.com. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2014.

Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Membaca Kualitas Pengelolaan Pendidikan Formal

Oleh: Wulan Bila
(Alumni Pengurus KAMMI Komsat UNY)

Sementara Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA/AEC) sudah mulai bergerak, aspek pendidikan Indonesia masih tertatih dalam mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memegang peran penting untuk membentuk karakter bangsa dalam menghadapi persaingan global. Tidak hanya di bidang ekonomi, pendidikan juga bertanggung jawab terhadap penanganan berbagai masalah di bidang lain. Sebut saja dalam penanganan bencana alam seperti banjir, longsor, gempa, dan lainnya; peningkatan kualitas transportasi yang menitikberatkan aspek keamanan dan kenyamanan; solusi penetapan hak cipta seni maupun budaya; pertahanan negara; pemberantasan korupsi; atau bahkan tentang membangun kearifan sikap dalam berpolitik. Kebijakan solutif hanya mampu disusun oleh para lulusan pendidikan yang berkualitas baik di sisi hardskill maupun softskill, intelektual maupun moral.

Memang, pendidikan informal dan nonformal turut memegang andil dalam membangun karakter bangsa. Namun pendidikan formal sudah semestinya mendapat perhatian khusus mengingat perannya dalam mengelola sebagian besar peserta didik dibanding jenis pendidikan lain, serta sistemnya yang menjadi kesepakatan bersama dalam satu negara. Terlebih, ada tanggung jawab besar terhadap banyaknya dana terkuras yang berasal dari kantong-kantong rakyat yang sejatinya berhak menikmati hasil dari adanya pendidikan formal tersebut. Dalam pidato kenegaraan tentang Nota Keuangan RAPBN pada bulan Agustus tahun lalu, SBY menargetkan alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2015 hingga mencapai angka Rp 404 triliun dan Rp 67,2 triliun untuk Kemendikbud. Meski ada penurunan jumlah alokasi bagi Kemendikbud, angka ini tetap terbilang fantastis dibanding anggaran untuk bidang lain (20% dari APBN, sesuai amanat konstitusi). Ini tentu menjadi amanah besar bagi pihak-pihak yang bertugas mengelola pendidikan formal, dalam hal ini adalah kementrian pendidikan serta setiap individu yang terlibat dalam komunitas pendidikan di setiap jenjang.

Atas upaya pemerintah hingga saat ini, perlu adanya apresiasi positif dari masyarakat. Apresiasi tersebut tentu tidak hanya berupa pujian, tapi juga berupa evaluasi bersama demi peningkatan mutu pengelolaan pendidikan di periode selanjutnya. Mengamati perkembangan kebijakan pendidikan beberapa tahun ke belakang, dapat dicermati hal-hal yang menjadi titik penghambat laju peningkatan kualitas pendidikan. Pertama, lambannya tindak lanjut terhadap masalah yang terjadi di lapangan. Salah satu contoh adalah masalah kontroversial pelaksanaan Ujian Nasional (UN). (Sepanjang pengetahuan penulis) isu penghapusan UN sudah berhembus sejak 2006. Ini berarti butuh waktu hampir sepuluh tahun untuk menyelesaikan satu masalah saja. Durasi waktu yang sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan kualitas pendidikan.

Kedua, terjadi discontinuity dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Keluhan ini sudah sangat lazim didengar: ganti menteri ganti kebijakan. Salah satunya dapat dilihat dari kebijakan kembali ke kurikulum 2006 (KTSP). Nampak jelas bahwa poin keenam dari delapan arah kebijakan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015 tidak berlanjut. Nasib Kurikulum 2013 (K13) yang seumur jagung harus diikhlaskan hanya sebagai kenangan. Di luar asumsi perbedaan kepentingan politik para petinggi negara di periode yang berbeda, harusnya ada klarifikasi yang jelas mengingat keterlibatan para pelaksana proses pendidikan yang dengan susah payah beradaptasi terhadap kurikulum yang dibuat pemerintah. Perubahan kebijakan tanpa diiringi klarifikasi yang jelas hanya menciptakan kebingungan.

Selanjutnya adalah lambannya proses sosialisasi kebijakan kepada pelaku pendidikan dan masyarakat. Luasnya negara Indonesia memang bisa dianggap sebagai titik lemah dalam penyebaran informasi dan upaya memastikan tiap pengelola komunitas pendidikan mampu mengimplementasikan kebijakan yang baru. Misal dalam pelaksanaan K13, butuh hitungan tahun sejak diberlakukan untuk dapat dipahami pelaksanaannya. Bahkan ketika kurikulum tersebut dihapus, masih banyak praktisi pendidikan maupun masyarakat yang belum paham konten K13 itu sendiri. Ini kelemahan yang butuh penanganan serius.

Poin di atas berpengaruh pada poin berikutnya, yaitu lemahnya kompetensi pendidik.  Sosialisasi yang lambat berdampak pada buruknya kualitas pendidik. Pendidik tidak mampu menerapkan kurikulum serta tidak mampu membawa proses pembelajaran ke tujuan yang ingin dicapai. Untuk melalukan tugasnya, pendidik tentu butuh bekal. Solusi yang sudah diberlakukan sejak lama adalah adanya program khusus bagi calon pendidik yaitu FKIP atau jurusan kependidikan. Sayangnya, belakangan para mahasiswa yang berasal dari jurusan kependidikan terusik dengan adanya kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Nasib mereka yang sejak awal dianggap sudah siap terjun ke dunia kependidikan kembali kabur. Ada kegamangan yang tercipta dari kebijakan ini. Mereka harus kembali bersaing dengan personal yang tidak berasal dari jurusan kependidikan.

Masalah lain yang nampak sederhana namun berdampak besar bagi para calon pendidik adalah mereka merasa bahwa materi keilmuan bidang yang mereka tekuni sangat jauh tertinggal dibanding mahasiswa dengan program studi sama namun berlabel non-kependidikan.  Luasnya materi keilmuan yang harus mereka kuasai padahal juga harus berbagi waktu dengan kewajiban SKS materi kependidikan menjadi salah satu alasan. Hasilnya, keilmuan mereka luas tapi tidak mendalam. Keilmuan seperti ini cocok dimiliki para pelaku jurnalis, tapi bagi seorang guru hal ini menjadi sebuah kelemahan yang sangat mendasar. Belajar dari ulama-ulama terdahulu, ‘guru’ bukanlah profesi yang sengaja dikejar. Namun gelar tersebut disandangkan kepada mereka karena kedalaman ilmu yang dikuasai dan kesadaran untuk berbagi. Ini merupakan perbedaan mencolok antara ‘guru masa lalu’ dan ‘guru masa kini’.

Hal ini bisa berdampak lebih buruk lagi jika para pelaku pendidikan yang tidak berkompeten kemudian diangkat sebagai pimpinan bahkan menteri yang memiliki hak memutuskan kebijakan. Dapat dibayangkan bagaimana kualitas kebijakan yang dihasilkan dari orang-orang seperti ini. Ada sebuah anekdot yang mahsyur didengar di kalangan pendidik: para dosen belajar tinggi-tinggi hingga bergelar PhD mentok di jabatan Guru Besar, tapi dengan leluasa diatur-atur oleh para pejabat yang hanya lulusan S1 atau bahkan hanya lulusan SMA (syarat minimal caleg). Mirisnya, anekdot ini bukan mustahil terjadi.

Dan terakhir, kurangnya pemberdayaan terhadap lulusan. Masalah klasik yang sering ditemui adalah banyaknya lulusan berkompeten yang enggan mengabdi kepada negara disebabkan mereka lebih merasa dihargai oleh lembaga atau negara lain. Di sisi lain, banyak pula ditemui pilihan kerja lulusan yang tidak sesuai dengan target penjurusan. Yang kedua ini memang menjadi pilihan pribadi (dan boleh dibilang ada faktor ‘nasib/takdir’ di dalamnya). Namun, aneh rasanya jika masih banyak lulusan yang enggan menjadi guru padahal berasal dari kampus pendidikan, atau seorang sarjana spesialis ilmu alam yang lebih memilih sukses di dunia bisnis. Lalu apa fungsi penjurusan yang sudah dirancang dari jenjang sekolah menengah atas hingga pascasarjana? Dari kacamata ‘takdir’ memang dapat dimaklumi, tapi dari sisi fungsi manajemen pendidikan hal ini harus menjadi evaluasi besar bagi target penyiapan kompetensi lulusan.

Peran pendidikan yang sangat penting bukan hanya mengasah skill ataupun menambah pengetahuan, tapi juga membentuk cara berfikir (mindset). Cara berpikir yang sudah terbentuk inilah yang mendasari tumbuhnya kedewasaan dan karakter yang kuat. Cara berpikir yang benar akan menuntun para lulusan kepada target yang visioner. Pendidikan tidak sekedar mengarahkan bagaimana para lulusan mampu survive untuk kehidupan pribadinya, namun lebih jauh lagi mereka mampu untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan kualitas bangsa. Dalam bahasa lain: tidak hanya berorientasi pada penghasilan, tapi juga pengabdian. Pada akhirnya, pengelola pendidikan dituntut untuk mencapai tujuan ini. Akan menjadi mustahil jika kebijakan yang diambil tidak mendukung sistem pencapaian tujuan. Karena itu perlu adanya pertimbangan, evaluasi dan kontrol dari banyak pihak. Di sinilah peran masyarakat untuk ikut mencermati kinerja para penentu kebijakan agar tidak salah langkah dalam memetakan masa depan pendidikan Indonesia.